WAWANCARA - Kepala lembaga pengawas desak industri sawit untuk tak hanya fokus pada hutan dalam melawan perubahan iklim

by Michael Taylor | @MickSTaylor | Thomson Reuters Foundation
Tuesday, 14 January 2020 13:00 GMT

FILE FOTO: Pekerja memanen buah sawit di perkebunan di Bahau, Negeri Sembilan, Malaysia, pada 30 Januari, 2019. Foto diambil pada 30 Januari, 2019. REUTERS/Lai Seng Sin/File Photo

Image Caption and Rights Information

Perusahaan sawit diharapkan dapat mulai mengurangi emisi di seluruh rantai pasokannya, tutur kepala asosiasi industri di akhir masa jabatannya

Oleh Michael Taylor

KUALA LUMPUR, 14 Januari (Thomson Reuters Foundation) – Tantangan besar ke depan bagi perkebunan kelapa sawit adalah bukan lagi sekadar membatasi penebangan hutan, tetapi mencari cara untuk mengurangi emisi yang menimbulkan peningkatan suhu bumi dari rantai pasok atau supply chain, ujar kepala lembaga pengawas industri sawit di akhir masa jabatannya.

Sektor ini mendapat sorotan beberapa tahun terakhir dari aktivis lingkungan dan konsumen yang menyatakan industri minyak kelapa sawit bersalah atas hilangnya hutan dan terjadinya kebakaran akibat pembersihan lahan, selain eksploitasi pekerja.

Namun Darrel Webber, chief executive officer Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), mengatakan produsen seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan hutan dan peningkatan produksi, tetapi juga mengkaji keseluruhan operasi mereka agar tidak memperparah perubahan iklim.

“Masyarakat akan bertanya mengapa [industri sawit] menggunakan BBM dalam operasinya,” ujar Webber, yang meninggalkan organisasi yang berbasis di Kuala Lumpur tersebut pada 16 Januari lalu, setelah memegang tampuk kepemimpinan selama sembilan tahun.

“Ada juga yang akan bertanya: ‘Berapa emisi karbon dari setiap satu ton minyak sawit yang diproduksi perusahaan Anda’,” lanjut Webber dalam wawancara dengan Thomson Reuters Foundation

Minyak sawit adalah minyak pangan yang paling banyak digunakan. Minyak ini dipakai di berbagai produk mulai dari margarin sampai biskuit, juga sabun hingga sup.

Di bawah tekanan untuk memperketat standar, RSPO yang beranggotakan 4.500 produsen, penjual, pembeli dan lembaga lingkungan yang tersebar di lebih dari 90 negara, telah menerapkan aturan yang lebih tegas pada akhir 2018 yang mencakup larangan penebangan hutan untuk perkebunan sawit.

“Isu perubahan lingkungan sudah ada sejak lama, tapi kini dirasa lebih mendesak,” ujar Webber, yang sebelumnya bekerja untuk perkebunan, perusahaan barang konsumsi, dan lembaga lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF).

“Hampir bisa dipastikan urgensi ini akan meningkat di tahun-tahun mendatang.”

Meskipun penebangan hutan telah menurun di Indonesia dan Malaysia—di mana hampir 90% pasokan minyak sawit global diproduksi—pertanyaan utamanya adalah apakah pengusaha perkebunan skala kecil akan mengikuti langkah perusahaan besar dengan menghentikan deforestasi, ujar Webber.

Ada lebih dari dua juta perkebunan sawit skala kecil di Malaysia dan Indonesia yang memproduksi sekitar 40% minyak sawit di kedua negara tersebut.

“Sulit diprediksi” apakah perkebunan skala kecil ini akan berupaya menghindari sorotan industri dengan beralih ke tanaman lain atau menjual produknya hanya di pasar domestik, Webber menambahkan.

 

PASAR RINTISAN

Salah satu ancaman terbesar bagi hutan adalah pasar-pasar “rintisan” di Afrika dan Amerika Latin, di mana kebutuhan minyak sawit tengah meningkat sementara pasokan lokal masih relatif sedikit, Webber memperingatkan.

Potensi ekspansi di wilayah-wilayah tersebut oleh pengusaha perkebunan baru yang kerap kali tidak teregulasi dapat “secara perlahan mengikis hutan-hutan yang ada,” dia menambahkan.

Di Asia Tenggara, teknologi seperti pencitraan satelit dan radar telah menjadi kunci dalam upaya melawan perusakan hutan.

Tetapi pendekatan ini terlalu terpecah-pecah, kata Webber, sambil menambahkan bahwa industri sawit secara keseluruhan harus melakukan dorongan secara bersama-sama.

“Saya kadang bertanya-tanya apakah ada kontes kecantikan untuk citra satelit,” katanya. “[Hasil pencitraan satelit] memang bagus dan indah, tetapi skalanya sulit diperbesar… Mudah-mudahan ini bisa dikonsolidasikan nantinya.”

Di bawah kepemimpinan Webber, RSPO mendapat banyak kritikan dari sejumlah aktivis karena ketidaktegasan organisasi tersebut dalam menangani pengaduan dan pelanggaran.

Kenyataannya, meskipun RSPO dapat dengan mudah mengeluarkan perusahaan pelanggar dari organisasi, tindakan tersebut hanya akan mempersulit upaya untuk memperbaiki situasi di wilayah mereka beroperasi, ujar Webber.

“Jika tidak ada perubahan di lapangan, siapa yang akan diuntungkan?” katanya.

Dalam kunjungan lapangan ke negara bagian Sabah di timur Malaysia, Webber mengenang kembali program sekolah yang dibiayai RSPO untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di perkebunan sawit.

Kenangan lain yang membekas adalah kunjungan ke perkebunan skala kecil di wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan, di mana para pengusaha telah mampu meningkatkan hasil panen dan menggunakan pendapatan tambahan tersebut untuk membangun taman bermain air.

Terinspirasi oleh aktivis perubahan iklim Greta Thunberg dan putranya sendiri yang berusia sembilan tahun yang telah “membantu saya fokus”, Webber mengatakan bahwa dia kini ingin mendukung perusahaan-perusahaan besar di Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam upaya mereka mencegah pemanasan global.

“Jika semua solusi perubahan iklim hanya datang dari belahan bumi utara, tanpa peran kawasan selatan, maka upaya ini tidak akan berkelanjutan,” pungkasnya.

(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Megan Rowling. Dalam mengutip artikel ini, harap cantumkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters, yang mengulas berita kemanusiaan, perempuan, dan hak-hak LGBT+, perdagangan manusia, hak cipta, dan perubahan iklim. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)

Standar Kami: The Thomson Reuters Trust Principles

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.