Virus corona tingkatkan risiko deforestasi seiring melemahnya pengawasan hutan

by Michael Taylor | @MickSTaylor | Thomson Reuters Foundation
Thursday, 26 March 2020 11:00 GMT

Alat berat di lokasi penebangan kayu di Pitas, Sabah, Malaysia, 6 Juli, 2018. Foto diambil pada 6 Juli, 2018. REUTERS/Edgar Su

Image Caption and Rights Information

Kelompok lingkungan memperingatkan risiko penebangan hutan dan bahayanya terhadap komunitas adat jika pembalak liar mengeksploitasi minimnya pengawasan di tengah wabah.

Oleh Michael Taylor

 

KUALA LUMPUR, 26 Maret (Thomson Reuters Foundation) – Ancaman pembalakan liar dan pemburu gelap di hutan hujan Asia Tenggara meningkat seiring diberlakukannya pembatasan terkait virus corona, yang menghambat upaya konservasi, kelompok lingkungan memperingatkan Kamis lalu. 

 

Di Malaysia dan Indonesia—di mana terdapat bentangan hutan lindung yang luas—sebagian besar personel polisi dan militer saat ini dikerahkan di perkotaan untuk mengawal karantina wilayah (lockdown) dan membantu pembangunan fasilitas kesehatan untuk menangani wabah COVID-19.

 

Sementara itu, kapasitas perkebunan, kelompok lingkungan hidup dan lembaga kehutanan pemerintah yang bertugas mengawasi hutan dan mengambil tindakan jika terjadi pembukaan hutan dihambat berbagai pembatasan mobilitas publik yang diberlakukan pemerintah dan organisasi untuk meredam pandemi tersebut.

 

Lockdown berdampak pada upaya perlindungan hutan karena tim lapangan tidak dapat melaksanakan tugasnya,” tutur Arie Rompas, juru kampanye kehutanan dari Greenpeace Indonesia.

 

“Kami khawatir perusahaan akan memanfaatkan lockdown ini dan melihatnya sebagai peluang ekspansi dengan cara membuka hutan,” Arie mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation. “Tidak ada yang boleh memanfaatkan krisis COVID-19 untuk keuntungan sendiri.”

 

Virus corona: perkembangan terbaru dari kami

 

Dunia kehilangan 12 juta hektar (30 juta are) hutan tropis pada 2018, atau setara dengan luas 30 lapangan sepak bola setiap menitnya, menurut lembaga layanan pengawasan hutan Global Forest Watch.

 

Malaysia adalah satu dari enam negara dengan penyusutan hutan terbesar pada tahun tersebut. Antara tahun 2001-2018, negara tersebut kehilangan sekitar seperempat tutupan hutan, setara dengan 7,7 juta hektar.

 

Selain tercatat sebagai penghasil utama kayu gelondongan dan produk kayu, Malaysia juga merupakan negara produsen minyak sawit—minyak pangan yang paling banyak digunakan di dunia—terbesar kedua setelah Indonesia.

 

Beberapa tahun terakhir, perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, menjadi sorotan karena pembalakan, pembukaan lahan, kebakaran dan kekerasan terhadap tenaga kerja.

 

Oyvind Eggen, direktur Rainforest Foundation Norway yang berbasis di Oslo, mengatakan bahwa ada batasan sejauh mana hutan dapat mengalami kerusakan dalam waktu singkat.

 

Namun bila pandemi virus corona berlangsung selama berbulan-bulan, “kita pasti akan melihat melemahnya perlindungan hutan,” dia menambahkan.

 

“Kita akan melihat bukan saja kapasitas pemerintah dan LSM yang menurun, tetapi saya perkirakan perhatian pemerintah dan politisi juga akan diarahkan ke isu lain,” lanjut Eggen.

 

Masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada hutan—dua kelompok yang kerap bekerja sama dengan organisasi lingkungan setempat—tampaknya akan memainkan peran lebih penting dalam upaya konservasi selama krisis kesehatan akibat virus corona berlangsung, tutur pakar kehutanan.

 

ANCAMAN BAGI MASYARAKAT HUTAN

 

Sebagian besar perkebunan sawit di Malaysia dan Indonesia tetap beroperasi selama terjadinya wabah virus corona, meski beberapa wilayah di Malaysia telah menutup perkebunan mereka.

 

“Tidak diragukan lagi, COVID-19 akan mengganggu operasi perusahaan industri agribisnis,” Gemma Tillack, direktur kebijakan kehutanan pada kelompok lingkungan yang berbasis di Amerika Serikat, Rainforest Action Network.

 

“Nanti kita akan melihat apakah perusahaan-perusahaan ini dan klien-kliennya… akan mengeksploitasi situasi ini atau sebaliknya, memanfaatkan kondisi ini untuk mempercepat upaya penghapusan deforestasi, degradasi lahan gambut dan pelanggaran hak asasi manusia manusia dari rantai pasok globalnya.”

 

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan perkebunan yang memanfaatkan teknologi untuk membantu pengawasan hutan dan membersihkan rantai pasok mereka dari pelanggaran.

 

Kelompok lingkungan mengatakan apabila deforestasi betul-betul terjadi selama wabah ini, citra satelit dan alat-alat lainnya masih akan dapat mendeteksi pembukaan hutan dan pengangkutan kayu ilegal, sehingga tindakan hukum dapat diambil di kemudian hari.

 

Meski demikian, perusahaan harus tetap waspada dan terus mencoba menjaga rantai pasok mereka agar bebas dari deforestasi, tambah mereka.

 

Pemerintah juga dapat memberikan bantuan dana untuk daerah lindung di mana masyarakat mengandalkan pariwisata sebagai sumber nafkah, dan pemasukan mereka mengalami penurunan karena wisatawan batal bepergian, penggiat konservasi menyarankan.

 

Faith Doherty, kepala tim kehutanan dari Environmental Investigation Agency yang berpusat di London, memperingatkan bahwa “orang-orang yang tidak bermoral akan selalu memanfaatkan situasi jika memungkinkan.”

 

“Masih ada kekhawatiran atas keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang paling rentan terhadap kekerasan di hutan,” tutur Doherty.

 

(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Megan Rowling. Dalam mengutip harap cantumkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters, yang mengangkat kehidupan orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berjuang untuk hidup bebas dan adil. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)

 

Standar Kami: The Thomson Reuters Trust Principles.

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.