Melunaknya aturan ekspor kayu picu kekhawatiran terhadap hutan di Indonesia

by Michael Taylor | @MickSTaylor | Thomson Reuters Foundation
Friday, 27 March 2020 12:34 GMT

FILE FOTO: Seorang kuli membongkar muatan kayu dari Kalimantan di Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, 8 September, 2014. REUTERS/Darren Whiteside

Image Caption and Rights Information

Kelompok lingkungan memperingatkan bahwa penghapusan pemeriksaan untuk memastikan legalitas kayu ekspor dapat memperparah deforestasi di saat pengawasan melemah akibat wabah virus corona.

Oleh Michael Taylor

KUALA LUMPUR, 27 Maret (Thomson Reuters Foundation) – Indonesia siap memperlunak aturan ekspor produk kayu meski hal itu bertentangan dengan langkah-langkah yang diambil negara-negara lain untuk melawan pembalakan liar dan deforestasi, tutur kelompok lingkungan Jumat lalu.

Perubahan aturan yang telah disetujui oleh menteri perdagangan bulan lalu itu akan membuat inspeksi produk kayu dengan tujuan ekspor—untuk menjamin bahwa bahan bakunya berasal dari sumber legal dan tidak terkait deforestasi—tidak lagi menjadi syarat mulai akhir Mei.

Keputusan ini adalah hasil lobi industri mebel dan kerajinan selama bertahun-tahun, yang menyatakan bahwa pemeriksaan legalitas yang berlaku saat ini membuat bengkak biaya usaha mereka.

“Sekarang waktu yang paling tidak tepat untuk menghapus sistem ini,” tutur Oyvind Eggen, direktur eksekutif Rainforest Foundation Norway.

“Justru semakin penting untuk memastikan rantai nilai legal dan bebas deforestasi di saat kapasitas pemerintah untuk menegakkan aturan menurun akibat wabah virus corona,” Eggen mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation.

Sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia dan penghasil kayu utama, beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah bekerja keras untuk menghentikan pembalakan liar, melindungi hutan dan memenuhi komitmen untuk menanggulangi perubahan cuaca.

Sekitar satu dekade lalu, Norwegia menandatangani kesepakatan senilai $1 miliar dengan Indonesia untuk melindungi hutan, termasuk pemberlakuan moratorium pembukaan hutan baru untuk memperlambat deforestasi.

Menurut menteri kehutanan, Indonesia kehilangan 1,6-2,8 juta hektar hutan setiap tahunnya hingga 2010.

Tahun lalu, Norwegia melalukan pembayaran pertama kepada Indonesia atas pengurangan emisi karbon seiring menurunnya laju deforestasi.

Perjanjian Kemitraan Sukarela, perjanjian dagang mengikat yang ditandatangani Indonesia dan Uni Eropa enam tahun lalu tersebut, mewajibkan pemerintah melakukan inspeksi untuk menjamin semua kayu berasal dari wilayah yang memiliki lisensi penebangan pohon.

Dan pada 2016 Indonesia menerima pujian internasional karena menjadi negara pertama yang menerima lisensi dari European Union’s Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), yaitu kerangka penegakan tatalaksana niaga Uni Eropa untuk pengurangan pembalakan liar pada rantai pasok kayu.

 

Tetapi pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo, yang dulunya adalah pebisnis mebel, mengajak produsen furnitur untuk menggandakan nilai ekspor pada 2024 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran.

Kementerian Perdagangan tidak dapat dihubungi ketika Reuters Thompson Foundation hendak meminta tanggapan atas hal ini.

Perubahan aturan terbaru ini kontraproduktif di saat konsumen dan pemerintah semakin membutuhkan bukti legalitas sumber bahan mentah, aktivis kehutanan mengatakan.

Menghapuskan batasan ekspor bertentangan dengan aturan perdagangan kayu yang telah disepakati dengan Uni Eropa, para aktivis tersebut menambahkan.

Pembeli produk kayu Indonesia di tingkat internasional telah mengungkapkan kekhawatiran mereka atas perubahan aturan tersebut, sementara kelompok-kelompok lingkungan berencana untuk menggugat.

“Setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk mendapatkan akses kompetitif terhadap pasar Uni Eropa, impor produk Indonesia ke Uni Eropa sekarang terancam dikategorikan ilegal,” tutur Hannah Mowat, koordinatr kampanye Fern, lembaga advokasi hukum lingkungan yang berbasis di Eropa.

Sementara itu, Uni Eropa harus “melawan segala upaya memanfaatkan krisis virus corona untuk memperlemah perlindungan lingkungan dan sosial,” Mowat menambahkan.

Sementara wabah virus corona diperkirakan akan meninggalkan dampak yang “parah”, “Mari pastikan bahwa [wabah ini] tidak menjadi isyarat kematian pula bagi hutan-hutan yang masih tersisa di Indonesia,” kata Mowat.

 

(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Megan Rowling. Dalam mengutip artikel ini, harap sebutkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters yang mengangkat kehidupan orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berjuang untuk hidup bebas dan adil. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)

Standar kami: The Thomson Reuters Trust Principles.

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.