PBB rintis proyek pemetaan hutan di Myanmar

by Michael Taylor | @MickSTaylor | Thomson Reuters Foundation
Thursday, 18 June 2020 10:30 GMT

FILE FOTO: Anak suku Pa-O menceburkan diri ke sungai, sementara ibunya memandikan bayi dekat Danau Inle di negara bagian Shan, salah satu daya tarik wisata utama di Myanmar, 26 September, 2013. REUTERS/Minzayar

Image Caption and Rights Information

Proyek kerja sama Myanmar-Finlandia ini akan menembus zona konflik untuk melindungi hutan-hutan di Myanmar dengan lebih baik.

Oleh Michael Taylor 

KUALA LUMPUR, 18 Juni (Thomson Reuters Foundation) – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengumumkan proyek baru berjangka lima tahun di Myanmar yang akan mendokumentasikan untuk pertama kalinya seluruh hutan di negara tetangga tersebut, termasuk lokasi terdampak ketegangan etnis, untuk mengukur risiko deforestasi dan mendorong upaya konservasi.

Proyek kerja sama Myanmar dan Finlandia tersebut diluncurkan minggu ini dengan anggaran sebesar 8 juta euro (9 juta dollar AS). Proyek ini akan memonitor berbagai jenis hutan untuk membantu Myanmar mengurangi emisi yang mengakibatkan perubahan iklim, serta melakukan adaptasi terhadap dampak kenaikan suhu.

Proyek tersebut juga akan menjadi dasar pengembangan panduan global untuk pemetaan dan perlindungan hutan di zona konflik.

“Kebanyakan orang melihat Myanmar sebagai negara yang belum banyak diketahui,” tutur Julian Fox, kepala tim pengamatan hutan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB di Roma, lembaga yang mengelola proyek tersebut.

“Kawasan hutan yang belum pernah diukur masih sangat luas,” Fox mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation Kamis lalu.

Sekitar 70% populasi Myanmar yang tinggal di pedesaan bergantung pada hutan, yang luasnya diperkirakan mencapai 29 juta hektar, untuk mencukupi kebutuhan pokok dan layanan dasar.

Di sisi lain, FAO juga mengatakan bahwa Myanmar adalah negara dengan tingkat deforestasi ketiga tertinggi di dunia setelah Brasil dan Indonesia, sebagian karena ekspansi pertanian dan aktifitas pembalakan.

Walaupun pemerintah di masa kolonial telah berupaya memetakan Myanmar berikut hutannya, Fox mengatakan inventarisasi menyeluruh terhadap hutan nasional belum pernah dilakukan.

“Untuk mendapatkan informasi akurat mengenai hutan, kita perlu tahu banyak hal di bawah kanopi pepohonan: apa saja spesies pohon yang ada, kondisi tanah, bahkan konteks sosio-politiknya,” lanjutnya dalam percakapan telepon.

Proyek ini akan mengukur pepohonan—dengan potensi menemukan spesies baru—serta memonitor keragaman hayati dan tingkat penyimpanan karbon, dia menambahkan.

 

Dimulai dari hutan di zona bebas konflik, proyek ini nantinya akan merambah ke wilayah lebih rawan seperti perbatasan dengan Cina, Bangladesh dan Thailand. Proyek ini akan memanfaatkan perangkat modern seperti alat laser pengukur pohon, serta mengumpulkan sampel fisik, kata Fox.

Pemetaan ini juga akan mencakup Rakhine, negara bagian Myanmar tempat asal 730.000 warga Rohingya yang terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh akibat kekerasan militer pada 2017, yang menurut PBB dilakukan dengan tujuan genosida atau pembunuhan besar-besaran berencana terhadap suatu ras. Myanmar menyangkal tuduhan tersebut.

Melalui dialog sensitif dengan kelompok-kelompok etnis dan organisasi akar rumput, FAO berharap mampu memonitor hutan di zona konflik berisiko tinggi.

Myanmar memiliki lebih dari 100 kelompok etnis dengan sejarah, budaya dan bahasa atau dialek yang berbeda.

Jika terbukti berhasil, metode yang dikembangkan dan digunakan dalam proyek ini dapat diterapkan di hutan dalam wilayah terdampak konflik atau terpencil di berbagai penjuru dunia, kawasan yang selama ini dianggap sulit dijangkau, ujar Fox.

“Penting menjaga agar kepekaan terhadap konflik dan hak asasi manusia menjadi inti dalam kerja-kerja pengamatan hutan, untuk menjamin bahwa upaya tersebut memberi manfaat bagi semua kalangan, termasuk etnis minoritas,” ujar duta besar Finlandia untuk Myanmar Riikka Laatu dalam sebuah pernyataan.

Temuan dan data hutan Myanmar akan dibuka untuk publik agar pemerintah dan berbagai kelompok etnis dapat mengelola dan melindungi hutan dengan lebih baik, lanjut Fox.

Nyi Nyi Kyaw, direktur jenderal departemen kehutanan Kementerian Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan Myanmar, menyatakan bahwa pemerintah “sangat membutuhkan data yang lebih baik dan terkini mengenai kondisi seluruh hutan di Myanmar.”

Data tersebut akan membantu perencanaan dan evaluasi pemanfaatan, serta konservasi hutan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kelompok, dia menambahkan dalam sebuah pernyataan.

(1 Dollar AS = 0.8903 euro)

 

Artikel Terkait:

No let-up in global rainforest loss as coronavirus brings new danger

Cash payments to cut poverty in Indonesian villages help forests too

Lost giants: Logging and climate shifts slash forest carbon storage

Land conflicts flare across Asia during coronavirus lockdowns

 

(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Megan Rowling. Dalam menyunting, harap sebutkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters, yang mengangkat kehidupan orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berjuang untuk hidup bebas dan adil. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)

Standar KamiThe Thomson Reuters Trust Principles.

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.