Pakar klimatologi memperingatkan perkebunan yang disiapkan khusus untuk tanaman pangan ini, guna mengatasi kekurangan persedian akibat COVID-19, kemungkinan besar akan memperluas kerusakan lahan gambut.
Oleh Michael Taylor
KUALA LUMPUR, 3 Juli (Thomson Reuters Foundation)—Alih-alih memperkuat ketahanan pangan Indonesia, rencana pemerintah untuk membuka perkebunan besar di Kalimantan justru berisiko meningkatkan emisi karbon yang dapat menaikkan suhu bumi dan menyebabkan kebakaran hutan, aktivis lingkungan memperingatkan Jumat lalu.
Untuk mencegah kekurangan pangan yang diperkirakan terjadi akibat pembatasan pergerakan demi mencegah penyebaran COVID-19, Menteri Pertanian minggu lalu mengumumkan rencana pembukaan perkebunan seluas lebih dari 164.000 hektar di Provinsi Kaimantan Tengah.
Lahan tersebut akan ditanami padi, buah-buahan dan sayuran, serta akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan ternak, tutur juru bicara kementerian.
Mengutip laporan beberapa media, area perkebunan yang ditargetkan mencakup lahan yang telah dibuka pada 1990-an sebagai bagian dari upaya Presiden Soeharto untuk mencapai swasembada beras.
Megaproyek presiden Soeharto tersebut merusak kawasan hutan gambut di Kalimantan dan terbukti gagal akibat kurang sesuainya tanah gambut untuk pertanian.
Juru kampanye bidang kehutanan Greenpeace Indonesia Arie Rompas menyatakan bahwa perkebunan baru yang lebih luas, jika benar-benar diwujudkan, akan memperburuk kerusakan dan mengeringnya lahan gambut serta meningkatkan emisi dan risiko kebakaran.
“Pemerintah pada dasarnya mengulangi kesalahan lama yang akan kembali mengacaukan ekologi,” Arie mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation.
Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang luasnya mencapai lebih dari 15 juta hektar lahan gambut—setara dua kali luas Irlandia—yang sebagian besar terdapat di Sumatera, Kalimantan, serta Papua.
Tanah gambut tua sangat mudah terbakar jika kering dan merupakan area utama kebakaran tahunan yang mengakibatkan kabut asap beracun tertiup sampai ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan menimbulkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya.
Lahan gambut mengandung karbon dalam jumlah sangat besar dalam bentuk materi organik yang telah menumpuk selama ribuan tahun, yang juga berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tanaman.
Jika dikeringkan atau dibabat dengan cara dibakar, karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer dan dapat menahan panas yang mempercepat perubahan iklim.
“Jika terus mendorong proyek ini, pemerintah hanya akan membangun masa depan yang suram,” tutur Arie.
Selama dua dekade terakhir, hutan gambut yang dibuka untuk megaproyek padi yang terbengkalai tersebut dibiarkan terlantar dan berubah menjadi lahan terdegradasi yang ditumbuhi semak belukar, ujar ahli klimatologi David Gaveau.
Gaveau mengatakan padi tidak bisa ditanam di lahan dengan ketebalan gambut lebih dari dua meter—seperti sebagian besar lahan yang dahulu dibuka untuk proyek persawahan—sementara tanaman pangan lainnya juga telah terbukti gagal.
“Kawasan ini merupakan episentrum hampir semua kebakaran lahan gambut terparah yang tidak dapat dikendalikan,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemulihan lahan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
KRISIS IKLIM
Setelah kebakaran besar lahan gambut pada 2015—yang menurut para peneliti menyebabkan hingga 100,000 kematian dini—pada 2016 Presiden Joko Widodo membentuk lembaga yang bertugas memulihkan dua juta hektar lahan gambut rusak.
Untuk mencegah memburuknya degradasi lahan dan kebakaran, pekan ini aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk berinvestasi dalam pemulihan lahan di proyek persawahan di Kalimantan dengan penanaman kembali pohon dan tanaman untuk menjaga gambut tetap basah, bukannya justru menanam lebih banyak padi di lahan tersebut.
“Menanam komoditas yang tidak cocok untuk tanah gambut kaya karbon yang harus dikeringkan terlebih dulu hanya akan memperburuk krisis kesehatan dan iklim yang sudah parah,” ujar Tezza Napitupulu, ekonom lingkungan dari World Resources Institute Indonesia.
“Menjamin ketahanan pangan dan akses terhadap makanan bergizi bisa dilakukan tanpa memperburuk kondisi lingkungan,” dia menambahkan.
Pertanian berkelanjutan bisa dilakukan misalnya dengan menanam spesies lokal seperti pare, embacang, sagu dan kangkung yang lebih cocok untuk kondisi lahan gambut basah dan tidak membutuhkan pengeringan, kata peneliti klimatologi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menanggapi ketika dihubungi untuk dimintai komentar.
Artikel terkait:
Coronavirus cuts force Indonesia to scale back forest protection
Will coronavirus fan the flames of Southeast Asia's haze problem?
No let-up in global rainforest loss as coronavirus brings new danger
Indonesian province declares state of emergency over forest fires
(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Megan Rowling. Dalam mengutip harap sebutkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters, yang mengangkat kehidupan orang-orang di berbagai belajan dunia yang berjuang untuk hidup bebas dan adil. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
