Petani komoditas tropis dituntut menghasilkan lebih banyak di lahan yang kian sempit seiring berubahnya kebijakan iklim

by Michael Taylor | @MickSTaylor | Thomson Reuters Foundation
Monday, 7 December 2020 12:53 GMT

Foto udara kebakaran hutan di kawasan yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kumpeh Ulu, Muarojambi, Indonesia, 30 Juli, 2019. Foto diambil oleh wartawan Antara Foto/Wahdi Septiawan/ via REUTERS

Image Caption and Rights Information

Sejalan dengan menguatnya kebijakan untuk meredam perubahan iklim, produsen minyak sawit, kedelai dan daging sapi tak lagi dapat bergantung pada pembukaan hutan untuk ekspansi, tutur para peneliti.

Oleh Michael Taylor

KUALA LUMPUR, 7 Desember (Thomson Reuters Foundation) — Para petani di kawasan tropis diperkirakan bakal mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, kecuali jika mereka mampu mendongkrak hasil panen dari luas lahan yang sama secara berkelanjutan. Semakin kuatnya perlindungan hutan dan tingginya patokan harga karbon dalam upaya memerangi perubahan iklim akan menghambat ekspansi pertanian, tutur peneliti.

Laporan lembaga kajian Orbitas meneliti risiko finansial yang ditanggung petani dan pelaku agribisnis di kawasan tropis — termasuk petani kelapa sawit, kedelai dan daging sapi — jika mereka tidak beradaptasi dengan langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim yang diambil pemerintah, korporasi dan konsumen.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa besaran risiko yang bakal dihadapi para petani sebanding dengan yang ditanggung pelaku bisnis di sektor energi dan transportasi.

Untuk menahan peningkatan suhu bumi di angka 1,5 derajat Celsius sesuai target yang ditetapkan pada perjanjian iklim di Paris, sekitar 600 juta hektar lahan pertanian — atau lebih dari sepuluh persen dari total lahan pertanian di seluruh dunia — harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan, tulis laporan tersebut.

Hal lain yang juga memperkuat pengembalian fungsi tersebut adalah prediksi harga lahan hutan untuk penyimpanan karbon yang dapat naik melebihi potensi pendapatan dari lahan yang sama jika digunakanuntuk pertanian, direktur pelaksana Orbitas Mark Kenber mengatakan.

“Agar langkah penanggulangan perubahan iklim dapat mendekati sasaran nol emisi, pertanian dan agroindustri perlu melakukan transformasi,” Kenber menambahkan.

“Ini isu penting yang tidak dipertimbangkan para investor.”

Berdasarkan data layanan pengamatan daring Global Forest Watch, pada 2019 hutan hujan tropis — yang kelestariannya dinilai sangat penting untuk meredam pemanasan global — mengalami laju kerusakan seluas lapangan sepak bola setiap enam detiknya.

Kelompok pemerhati lingkungan menuding produksi minyak sawit, minyak pangan yang paling banyak digunakan di dunia, serta komoditas pertanian lainnya, sebagai penyebab utama kerusakan tersebut. Hutan yang menjadi gudang penyimpanan karbon kerap dibuka untuk menyediakan lahan perkebunan, peternakan dan pertanian.

Para pemerhati lingkungan mengatakan menjaga hutan dan memulihkan yang telah rusak dapat mengurangi risiko kekeringan dan banjir, mengikat lebih banyak karbon yang dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi, serta melindungi keanekaragaman hayati yang terancam kepunahan.

Penelitian Orbitas difokuskan pada petani dan pelaku agribisnis di kawasan tropis yang kebanyakan memiliki simpanan lahan yang luas untuk ekspansi di masa depan dalam neraca keuangannya.

Penelitian tersebut menganalisis konsekuensi yang akan dihadapi pebisnis tersebut akibat perubahan kebijakan perubahan iklim — misalnya skema pembiayaan karbon dan proteksi hutan dari pemerintah, kebijakan nol deforestasi dan komitmen emisi dari korporasi serta perubahan kebiasaan konsumen.

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang strategi bisnisnya bergantung pada ekspansi ke kawasan hutan, akan dihadapkan pada tingginya kenaikan harga tanah dan kemungkinan hilangnya akses.

Perusahaan yang telah memegang konsesi hutan sebagai lahan simpanan akan mengalami penurunan nilai aset secara signifikan. Namun, mereka juga dapat meraup keuntungan dari kredit karbon jika dapat mengadaptasi bisnis dengan menjadi lebih berkelanjutan dan transparan.

“Bahkan dengan penerapan kebijakan yang cukup longgar, deforestasi bakal tak ada lagi — dan ini akan terjadi antara 2025-2040 — tergantung harga karbon dan kekuatan kebijakan,” Kenber yang berbasis di London menjelaskan kepada Thomson Reuters Foundation melalui sambungan telepon.

PENGHAPUSAN

Di Indonesia, laporan Orbitas mengungkapkan, sekitar 76 persen konsesi hutan untuk perkebunan yang belum ditanami dan 15 persen aset minyak sawit yang ada dapat diturunkan nilainya atau dihapusbukukan melalui skema transisi iklim skala nasional yang baik.

Kredit karbon dan regulasi akan semakin memengaruhi agribisnis, laporan ini menyebutkan. Produsen minyak sawit, daging sapi dan kacang kedelai dapat menghadapi kenaikan ongkos produksi hingga 19 miliar dolar AS setiap tahunnya.

“Kebutuhan minyak sawit pasti akan terus tumbuh. Pemenang di dalam industri ini adalah mereka yang dapat memenuhi permintaan konsumen dengan cara melipatgandakan hasil panen [di lahan yang ada] secara berkelanjutan, mengendalikan emisi dan mencari aliran pemasukan tambahan,” tutur Kenber.

Pengusaha perkebunan sawit skala kecil — yang berperan dalam 40 persen produksi sawit di Indonesia dan Malaysia — akan membutuhkan bantuan finansial dari pemerintah dan swasta untuk meningkatkan hasil panen mereka, dia menambahkan.

Dengan berinvestasi dalam intensifikasi berkelanjutan, pertanian regeneratif dan diversifikasi aliran pemasukan, perusahaan agribisnis yang berorientasi ke masa depan dapat menikmati kenaikan nilai perusahaan dan profitabilitas bahkan saat terjadi transisi iklim, laporan Orbitas menyatakan.

Robin Chazdon, profesor di University of the Sunshine Coast, Australia, yang meneliti lokasi terbaik untuk menanam kembali hutan, mengatakan bahwa pemeliharaan lahan dan air harus menjadi dasar utama — bukan hanya bagi komunitas dan negara, tetapi juga bagi bisnis dan korporasi.

Kegiatan korporasi dan tuntutan akan keuntungan ekonomi jangka pendek saat ini menjadi alasan utama penggunaan sumber daya alam, Chazdon mengatakan.

Bagi pengusaha, “hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon dan penurunan fungsi ekosistem hanya dianggap sebagai isu eksternal dan diabaikan dengan dalih ‘bukan urusan saya’,” katanya.

“Sekarang, hal ini sudah menjadi masalah bersama, dan keberlangsungan hidup planet ini berada di ujung tanduk.”

Direktur kelompok lingkungan Rainforest Action Network Tom Picken mengatakan investor yang terus membiayai kerusakan hutan, pelanggaran hak asasi dan perubahan iklim mempertaruhkan keuntungan perusahaannya saat pemerintah dan pasar semakin mengakui kawasan hutan sebagai wilayah terlarang untuk ekspansi bisnis.

“Memberi makan [penduduk] dunia bukan berarti menebang lebih banyak hutan,” Picken mengatakan.

 

Artikel terkait:

From Madagascar to Brazil, researchers pick best spots to replant forests

Forests re-grown on cleared lands in LatAm key for climate, land rights - study

Tree-planting rush overlooks climate benefits from natural forest recovery 

 

(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Laurie Goering. Dalam mengutip harap sebutkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters, yang mengangkat kehidupan orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berjuang untuk hidup bebas dan adil. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.